MK TOLAK GUGATAN, PENGELOLAAN SMA/SMK DIPASTIKAN TETAP DITANGANI PROVINSI
Judicial Review terhadap
Undang-undang (UU) nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda) yang
mengatur pengelolaan SMA/SMK yang digugat oleh Wali Kota Blitar dan Surabaya
ditolak oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Dengan adanya putusan MK tersebut membuat
pengelolaan SMA/SMK tetap ditangani oleh Provinsi sesuai